Jakarta (Delapanplus) :
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan sistem yang lebih efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri.
Pentingnya Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga
Komite III DPD RI melalui Rapat Kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan bahwa rapat ini memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan teknis, kebijakan, dan pengelolaan anggaran.
“Melalui koordinasi yang baik, program ini tidak hanya akan berjalan efektif tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Filep. Hasil rapat kerja ini akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi daerah.
Memberdayakan Ekonomi Lokal Melalui Program MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya untuk memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi lokal. Pelibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia bahan baku menjadi langkah strategis menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Program ini merupakan tulang punggung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberdayakan pelaku ekonomi lokal,” tambah Dadan.
Tantangan di Wilayah Terpencil dan Kepulauan
Pelaksanaan program di wilayah terpencil dan kepulauan menjadi perhatian khusus. Anggota DPD RI dari Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, menyoroti tantangan geografis yang harus diatasi agar anak-anak di wilayahnya dapat merasakan manfaat program ini.
“Untuk keadilan, kami berharap program ini segera berjalan di Papua Pegunungan,” harap Arianto.
Anggota DPD RI dari Maluku, Anna Latuconsina, menekankan pentingnya menyediakan dapur umum lebih banyak di wilayah kepulauan seperti Maluku, yang mana terkait distribusi makanan sering menghadapi kendala logistik.
“Di daerah kami, distribusi makanan harus memastikan kualitas tetap terjaga meski melalui perjalanan panjang,” jelas Anna.
Dukungan Pusat dalam Pembiayaan
Aspek pembiayaan pun menjadi sorotan. Anggota DPD RI dari Maluku Utara, Hasby Yusuf, mengusulkan program ini pembiayaan sepenuhnya oleh APBN. Usulan ini pun mendapat respon positif Anggota DPD RI Riau, Sewitri, yang menilai bahwa anggaran daerah sudah cukup terbebani dengan kebutuhan lainnya.
“Kami harap anggaran program ini tetap berasal dari pusat, karena defisit anggaran di daerah sangat membatasi kemampuan kami,” jelas Sewitri.
Meningkatkan Edukasi dan Tata Kelola Makanan
Filep Wamafma mengingatkan pentingnya edukasi masyarakat tentang tata kelola makanan. Program ini harus mendorong perubahan perilaku masyarakat, seperti menjaga kebersihan, memilih bahan makanan sehat, dan memasak dengan benar.
“Dukungan DPD RI terhadap program MBG terus diperkuat melalui fungsi pengawasan dan kolaborasi, sebagaimana diamanatkan Konstitusi,” tutup Filep.
Program MBG langkah penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, efektivitasnya bergantung pada koordinasi, sistem distribusi, dan pembiayaan yang memadai.
Dukungan yang tepat program ini menjadi solusi nyata bagi tantangan gizi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal.
)*Nawasanga