Jakarta, Delapanplus.com –
Merasa tak puas dengan kinerja PB Parfi Pimpinan Alicia Johar, sejumlah anggota AB Parfi melakukan aksi unjuk rasa di Aula Gedung Pusat Perfilman H.Usmar Ismail, Kuningan, Rasuna Said, Jakarta (20/11).
Aksi unjuk rasa yang dihadiri para anggota Parfi seperti Ki Kusumo, Kamel, Saiful Amri, Dolly Marten, Sutan Saladin, Tien Kadaryono, Mpok Lela, Yan, Agus hingga Hasan Bugis, serta masih banyak lagi anggota Parfi lainnya yang turut menuntut Mosi Tidak Percaya terhadap Kepengurusan PB Parfi saat ini.
Oleh karenanya, mereka mendesak Kongres Parfi dimundurkan hingga April 2025 dan menuntut pengurus yang tidak bisa bekerja untuk mundur dari PB Parfi.
Organisasi PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) di Indonesia terus saja menghadapi berbagai tantangan, terutama menjelang Kongres yang rencananya dijadwalkan berlangsung pada akhir November ini.
Dengan tantangan yang ada, lanjut Kamel diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan transparansi, perencanaan yang matang, dan pengakuan terhadap kontribusi anggota. Reformasi dalam organisasi keartisan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga keharusan untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan organisasi di masa depan.
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ki Kusumo, saat bersama puluhan anggota PARFI lainnya melakukan unjuk rasa di PPHUI (20/11), yakni terkait perencanaan Kongres yang terkesan mendadak pemberitahuannya. Selain mengkritisi pula banyaknya keanggotaan AB Parfi yang ‘Aspal’.
Situasi ini dinilai mirip dengan fenomena “galian kabel akhir tahun” yang sering terjadi, di mana aktivitas mendadak dilakukan tanpa persiapan matang. Hal ini membuat anggota mempertanyakan arah organisasi, mengingat organisasi kearsipan memiliki reputasi sebagai lembaga yang bergengsi dan memiliki tanggung jawab besar, tukas Ki Kusumo.
Ki Kusumo juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem organisasi PB Parfi yang dianggap kurang memperhatikan anggotanya yang sudah lansia, serta para Anggota Parfi yang senior.
Disamping masalah seperti keterlambatan pembayaran honor, minimnya penghargaan bagi anggota senior, hingga ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama.
“Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Organisasi ini harusnya bisa lebih menghargai kontribusi anggotanya, terutama mereka yang telah lama berjuang, bahkan hingga akhir hayat mereka,” ujar Ki Kusumo.
”Kalau tidak transparan dan serba dipaksakan kami akan membuat kongres tandingan,” tegas Ki Kusumo.
Bahkan Mawardi selaku Dewan Kehormatan PB Parfi juga merasakan adanya ‘Orang Film’ tidak pernah dianggap ada dalam setiap kebijakan pemerintah yang berdampak pada Industri Perfilman Indonesia dan bagi ‘Orang – Orang Film’. Terbukti UU Film yang sudah disahkan saja, PP nya hingga sekarang belum pernah dibuat. PB Parfi nya tidak jalan mempertanyakan hal tersebut, hanya bisa diam saja, keluhnya.
Mawardi berharap di Kongres Parfi yang dimundurkan hingga April 2025 menemukan Ketua Parfi yang mengerti soal Orang Orang Film dan Industri Film Indonesia didalamnya, sehingga Orang Orang Film hadir di setiap kebijakan yang dibuat.
Partai membutuhkan Reformasi Organisasi secara mendasar melihat perhatian, kebutuhan dan masa depan perfilman Indonesia. Anggota berharap Kongres Parfi menjadi momentum untuk mereformasi sistem organisasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan kesejahteraan anggotanya.
“Kami ingin organisasi ini menjadi lebih baik. Kongres ini harus menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan dan profesionalisme,” harap seluruh anggota Parfi AB yang menuntut Kongres Parfi dimundurkan hingga April 2025 mendatang.
)**Tjoek
