Jakarta ! DelapanPlus.com –
Sekretaris Jenderal di lingkungan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menonjobkan sejumlah pejabat struktural dan melantik pejabat baru dalam rangka penyegaran organisasi.
“Kebijakan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena lima pejabat struktural yang difungsionalkan kembali dinilai tidak sepenuhnya melalui proses seleksi yang transparan dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian ujar Agus Haryanto selaku aktivis kebijakan publik di Jakarta, saat ditemui.
Pelantikan digelar di Jakarta dan disebut sebagai bagian dari langkah percepatan reformasi birokrasi. Namun, sejumlah sumber internal menyampaikan bahwa mekanisme seleksi jabatan tidak dijalankan secara terbuka sebagaimana prinsip merit system yang menjadi dasar tata kelola aparatur sipil negara.
“Proses pelantikan seharusnya mengedepankan transparansi, objektivitas, dan berbasis kinerja. Ketika tahapan seleksi tidak dijelaskan secara terbuka, wajar jika publik mempertanyakan integritas keputusan tersebut,” ujar Agus Haryanto lagi.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Secara normatif, pengisian jabatan struktural di kementerian harus melalui evaluasi kinerja, rekam jejak, serta uji kompetensi. Proses ini penting untuk menjaga profesionalisme aparatur negara dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Langkah nonjob terhadap sejumlah pejabat dinilai perlu disertai penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi, ungkapnya
Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan internal pegawai maupun masyarakat luas terhadap kebijakan organisasi.
Aktivis kebijakan publik inipun menilai bahwa penyegaran organisasi memang merupakan kewenangan pimpinan kementerian. Namun pelaksanaannya harus tetap mengacu pada regulasi kepegawaian dan prinsip good governance.
“Tanpa keterbukaan informasi, kebijakan strategis berpotensi menimbulkan persepsi negatif,” jelasnya kemudian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan tertulis resmi dari pihak Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang menjelaskan secara rinci pertimbangan nonjob maupun mekanisme seleksi pejabat pengganti.
Publik Menunggu Klarifikasi
Isu nonjob pejabat kementerian ini menjadi perhatian karena menyangkut stabilitas birokrasi dan keberlanjutan program transmigrasi nasional.
Masyarakat berharap kementerian segera memberikan klarifikasi terbuka demi menjaga profesionalitas lembaga.
Rotasi dan mutasi merupakan hal yang lazim dalam birokrasi. Namun pelaksanaan yang kurang komunikatif berpotensi memicu polemik yang sebenarnya dapat dihindari, tukasnya.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, setiap keputusan strategis perlu disampaikan secara jernih, terukur, dan bertanggung jawab. Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik.
Jika prosesnya jelas dan akuntabel, kebijakan apa pun akan berdiri kokoh. Namun jika ruang informasi dibiarkan gelap, keraguan akan tumbuh liar dan sulit dikendalikan, pungkas Agus Haryanto.
Di titik inilah integritas birokrasi diuji—mampukah menjawab kritik dengan keterbukaan, atau membiarkan tanda tanya terus menggantung tanpa kepastian.
)**Ishak / Tjoek / Foto: Ist.