Jakarta, Delapanplus.com –
“Saya tidak ingin semuanya merembet kemana-mana seolah-olah itu ada korupsi dan sebagainya. Makanya langsung kita sampaikan karena di PON ini ada Satgas Tata Kelola. Apapun yang masyarakat keluhkan pasti akan dibuktikan ketika ini sudah selesai,” jelas Menpora Dito Ariotedjo saat menjadi narasumber pada Podcast Info A1 Kumparan yang dipandu oleh host Pimred Kumparan Arifin Asydhad dan Pakar Komunikasi Politik Ipang Wahid ini, berlangsung di jalan Jati Murni, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (26/9).
PON sudah ada payung hukum melalui Keppres No.24 Tahun 2024 tentang Satgas Tata Kelola, maka semuanya bisa diselesaikan dengan baik.
Dan di PON itu sudah ada Keppres Tata Kelola yang dipimpin Jaksa Agung, didalamnya ada juga Kabareskrim Polri, Jamintel, Jamdatun, Deputi BPKP dan Deputi LKPP jadi seluruh yang terjadi didalamnya akan assesment semua, urainya.
“Koordinasi dengan daerah alhamdulillah kita di full support oleh Bapak Presiden melalui Pak Mendagri dan Menteri PUPR. Jadi ini merupakan kolaborasi yang baik,” kata Menpora Dito Ariotedjo
Kedepan harus dikuatkan lagi terkait humas dari masing-masing tuan rumah agar bisa menyebarkan berita-berita yang positif terkait venue, penyelenggaraan, sisi humanis dari atletnya agar dengan penguatan di humasnya itu nanti juga bisa sukses, jelas Menpora Dito Ariotedjo.
Menpora Dito berharap di dalam UU Keolahragaan nantinya bagaimana agar PON yang bertaraf nasional ini terselenggara dengan baik. Dimana tuan rumah penyelenggara telah ditentukan dalam Munas KONI Pusat.
“Kita juga duduk bersama dengan Ketum KONI dengan calon tuan rumah PON selanjut diwakili Pj. Gub NTT dan Pj. Gub. NTB dan Ketum KONI kedua provinsi melakukan kesepakatan untuk melakukan assesment ulang dan memberikan pemerintah pusat melakukan analisa. Jadi, kedepan PON ini harus orientasinya Olimpiade atau minimal Asian Games, jadi dari cabornya harus fokus kesana,” paparnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo membicarakan kilas balik penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara serta strategi pengembangan bidang kepemudaan.
Dengan banyaknya lika – liku penyelenggaraan PON XXI/2024 Aceh -Sumut, Menpora Dito tetap memberikan apresiasinya kepada tuan rumah penyelenggara baik Aceh dan Sumatera Utara yang dilaksanakan pada 9-20 September 2024 lalu.
Dan lanjutnya, pelaksanaan PON XXI/2024 Aceh-Sumut merupakan PON pertama yang dilaksanakan di dua provinsi berbeda sekaligus. Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mampu menjamu setidaknya 13 ribu atlet dan 39 ribu ofisial dari seluruh Indonesia, dengan menyiapkan 65 venue cabang olahraga dan 11 venue cabang olahraga ekshibisi.
“Terkait venue, kita akan analisa venue mana yang memungkinkan dibangun di daerah tersebut, kalau tidak memungkinkan lebih baik menggunakan venue yang berada diluar daerah yang hitunganya masih di daerah wilayah PON. Dan diharapkan PON ini nantinya tidak meningggalkan masalah lagi dikemudian hari,” ujar Menpora Dito.
Dan kita harus apresiasi juga dari 65 venue yang disiapkan Aceh dan Sumut ini mayoritas selesai tanpa cacat dan bagus. Misalnya di dekat lapangan voli yang viral di Deli Serdang kemarin ada lapangan atletik yang telah di sertifikasi world atletic jadi sudah bisa digunakan untuk kejuaraan dunia atletik. Jadi, untuk kontingen, pemda, peserta, atlet itu mayoritas happy,” sebut Menpora Dito.
Disinggung terkait Menpora selanjutnya, Menpora Dito berharap nantinya internal Kemenpora tetap fokus mengarah kepenguatan kelembagaan sekaligus mampu mengorkestrasi bidang kepemudaan.
“Siapapun menterinya nanti kita berharap yang pasti saat ini kita lagi melakukan penguatan kelembagaan bagaimana internal Kemenpora bisa kuat. Saat ini tunjangan kinerja Kemenpora itu paling rendah dan masih 60%. Sedangkan kita lihat bagaimana setiap perhelatan dunia, pertandingan antar timnas itu pasti masyarakat sangat menantikan,” tuturnya.
“Jadi, secara tukin dan SDM Kemenpora ini kita naikkan bagaimana nantinya anak -anak muda dan ASN – ASN yang bagus -bagus itu bekerja disini dan kewenangan tata kelola keolahragaan harus lebih detail lagi. Pemerintah memegang peran yang lebih signifikan. Untuk kepemudaan, Kemenpora ini dibawah Perpres menjadi ketua pelaksana dibawahnya ada 27 K/L, dan itu adalah PR selanjutnya untuk mengorkestrasi pembinaan kepemudaannya,” tutupnya.
)**Yuri Pribadi