Jakarta ! DelapanPlus.com —
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, akhirnya buka suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Isu ini mencuat setelah publik menyoroti dugaan harga sepatu yang disebut-sebut mencapai Rp700 ribu per pasang.
Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal. Ia memastikan bahwa proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kalau sekarang disebut Rp700 ribu, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” ujar Gus Ipul, menepis kekhawatiran publik terkait potensi pemborosan anggaran negara.
Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran dalam program prioritas pemerintah, khususnya di sektor sosial dan pendidikan.
Komitmen Integritas dan Anti-Penyimpangan
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa dirinya telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak bermain-main dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia mengingatkan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan program Presiden.
Ia secara eksplisit melarang segala bentuk praktik menyimpang, mulai dari lobi tersembunyi, titipan pihak tertentu, hingga rekayasa proses lelang. Menurutnya, seluruh tahapan harus berjalan bersih dan profesional.
“Tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, dan tidak boleh ada hal-hal menyimpang dalam proses pengadaan,” tegasnya.
Sikap ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pengadaan, sekaligus menjawab kritik publik yang selama ini kerap mengaitkan proyek besar dengan potensi korupsi.
Siap Laporkan Pelanggaran dari Internal
Dalam pernyataan yang cukup tegas, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode ini bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan adanya praktik manipulasi atau kongkalikong di internal kementeriannya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberanian sekaligus sinyal kuat bahwa pengawasan internal akan diperketat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk belajar dari kesalahan masa lalu agar praktik korupsi tidak kembali terulang.
“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, atau kongkalikong, saya dan Pak Wamen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan,” katanya.
Klarifikasi Pihak Brand Lokal
Di sisi lain, nama brand sepatu lokal asal Surabaya, Stradenine, sempat terseret dalam polemik ini setelah foto produknya beredar dan dikaitkan dengan proyek pengadaan tersebut. Pemilik brand, Reynaldi Daud, pun memberikan klarifikasi bahwa produknya tidak secara resmi terlibat dalam program sepatu Sekolah Rakyat.
Klarifikasi ini menjadi penting untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat serta menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan pelaku usaha lokal.
Dampak Publik
Polemik ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Program Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat kurang mampu menjadi simbol harapan. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberi manfaat maksimal.
Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga dipercaya.
Klarifikasi Gus Ipul menjadi penanda bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik publik. Di tengah sorotan tajam, komitmen untuk menjaga integritas dan membuka proses pengadaan secara transparan adalah langkah yang tidak bisa ditawar.
Jika janji ini benar-benar diwujudkan, maka program Sekolah Rakyat bukan hanya akan menghadirkan bantuan nyata, tetapi juga menjadi tonggak baru dalam tata kelola anggaran yang bersih dan berkeadilan.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga menilai proses—dan di situlah kepercayaan dibangun atau justru runtuh.
Keterbukaan adalah fondasi kepercayaan. Ketika pemerintah berani transparan dan tegas terhadap penyimpangan, maka harapan publik tidak lagi sekadar janji—melainkan kenyataan yang bisa dirasakan.
)**Yuri / Djunod / Foto Ist.
