Jakarta ! DelapanPlus.com –
Kasus penyalahgunaan narkoba kembali mencoreng lingkungan aparatur pemerintahan. Seorang pegawai kecamatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial AW ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Bogor terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Kapolres Bogor, Wikha Ardilestanto, menegaskan bahwa penangkapan tersebut menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam membersihkan wilayah Kabupaten Bogor dari ancaman narkoba, termasuk di lingkungan aparatur sipil negara.
“Beberapa hari yang lalu Sat Reserse Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh karyawan PPPK paruh waktu berinisial AW dan berdinas di kantor Kecamatan Klapanunggal,” ujar Wikha dalam konferensi pers, Rabu (13/5/2026).
Hasil pemeriksaan sementara mengungkap bahwa AW telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga telah merambah lingkungan birokrasi pemerintahan.
Dari proses penggeledahan dan pemeriksaan lanjutan, aparat menemukan pengakuan dari pelaku mengenai penggunaan sabu yang sudah berlangsung cukup lama. Meski demikian, hasil asesmen bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor menyatakan bahwa AW masuk kategori korban penyalahgunaan narkoba sehingga diarahkan menjalani rehabilitasi.
“Dari hasil asesmen, si AW merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Saat ini yang bersangkutan sudah menjalani proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Bogor,” kata Wikha.
Langkah rehabilitasi tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang disebut memberikan dukungan penuh terhadap tindakan tegas aparat kepolisian. Pemerintah Kabupaten Bogor juga menegaskan tidak akan memberi ruang terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan ASN.
Menurut Kapolres, Bupati Bogor langsung meminta agar kasus tersebut diproses secara serius agar menjadi efek jera sekaligus peringatan keras bagi aparatur lainnya.
“Pak Bupati langsung menelepon saya dan meminta agar kasus ini ditindak tegas sebagai contoh keras untuk ASN lain, sehingga tidak ada lagi aparatur yang menyalahgunakan narkoba,” ungkapnya.
Tak hanya berhenti pada penindakan, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan BNN juga berencana memperkuat sinergi dalam melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap aparatur sipil negara di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas pelayanan publik sekaligus menciptakan lingkungan pemerintahan yang sehat, profesional, dan bebas narkoba.
Kasus ini menjadi alarm serius bahwa perang melawan narkotika membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk institusi pemerintahan. Ketegasan aparat dan komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi penting untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba yang terus mengintai tanpa pandang profesi maupun jabatan.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas, masyarakat kini menaruh harapan besar agar langkah tegas ini benar-benar menjadi titik balik lahirnya birokrasi yang bebas dari narkotika di Kabupaten Bogor.
Peristiwa ini bukan sekadar penangkapan biasa, melainkan pesan keras bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan, karier, dan kepercayaan publik dalam sekejap.
Ketika aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat bergerak bersama, harapan menghadirkan Kabupaten Bogor yang bersih dari narkoba bukan lagi sekadar slogan, melainkan tujuan nyata yang harus diwujudkan.
)**Djunod / Foto Ist.
