Jakarta ! DelapanPlus.com –
Dinamika hukum antara Nur Rohmah, mantan Asisten Rumah Tangga (ART), dengan mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina (Erin), kini memasuki fase krusial.
Proses persidangan yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersiap menghadapi agenda mediasi yang dijadwalkan pada 29 Juli 2026.
Melalui kuasa hukumnya, Basuki, pihak Nur Rohmah menegaskan komitmennya untuk menuntut pengembalian hak mendasar sekaligus membuka lebar pintu penyelesaian damai.
Kasus yang sempat menyita perhatian publik ini berakar dari insiden dramatis saat Nur Rohmah memutuskan keluar dari rumah Erin dengan cara melompat pagar akibat tekanan psikologis yang dialaminya.
Hak Kependudukan dan Komunikasi yang Tertahan
Fokus utama dari tuntutan Nur Rohmah dalam mediasi mendatang adalah pengembalian barang-barang pribadi yang dinilai sangat vital bagi keberlangsungan hidupnya.
Hingga saat ini, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon genggam milik Nur dikabarkan masih berada di kediaman tergugat.
“Tentu, karena memang itulah yang dituntut oleh klien kami Teh Nur melalui kami, sehingga ya pasti mereka harus mengembalikan. Kalau tidak mengembalikan, ya tentu ada konsekuensi hukum yang lain untuk berikutnya,” ujar Basuki tegas saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ragunan, Kamis (16/7/2026).
Penahanan dokumen kependudukan seperti KTP secara langsung melumpuhkan akses Nur Rohmah terhadap fasilitas administrasi publik, sementara tertahannya telepon genggam memutus akses komunikasi sosial serta peluangnya untuk mencari nafkah kembali.
Bedah Gugatan Rp 1 Miliar: Kerugian Materiil dan Trauma Psikologis
Tuntutan senilai Rp 1 miliar yang diajukan oleh pihak Nur Rohmah sempat memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Untuk meluruskan informasi, Basuki merinci pembagian struktur gugatan tersebut menjadi dua kategori utama:
1. Tuntutan Imateriil (Rp 1 Miliar). Nilai ini didasarkan pada dampak psikologis berat yang dialami korban. Nur Rohmah mengaku terus dihantui rasa takut dan was-was yang mendalam. Tekanan tersebut muncul setelah adanya intimidasi yang menyebut dirinya sebagai buronan polisi, disertai ancaman akan dilaporkan ke pihak berwajib. Kondisi traumatis ini diperparah dengan hilangnya hak kependudukan dan alat komunikasi.
2. Tuntutan Materiil (Biaya Pengobatan). Berbeda dengan tuntutan imateriil, komponen materiil dihitung berdasarkan bukti riil pengobatan medis. Nur Rohmah tercatat telah menjalani dua kali sesi perawatan psikologis di sebuah rumah sakit akibat gangguan trauma yang dideritanya. Pihak kuasa hukum juga berencana melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan perkembangan kondisi mental korban.
Mediasi sebagai Solusi Menyeluruh untuk Kedua Belah Pihak
Meskipun siap menempuh jalur hukum lanjutan jika hak-hak kliennya diabaikan, Basuki menggarisbawahi bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas restorative justice atau penyelesaian damai melalui ruang mediasi.
Fase ini dinilai sebagai momentum terbaik bagi kedua belah pihak untuk merumuskan win-win solution.
“Itu kan kami sudah dalilkan di dalam amar permohonan kami supaya Majelis Hakim memutus, tapi di fase mediasi inilah yang tepat, saatnya yang baik untuk mencari solusi. Solusi ini bukan hanya kebaikan buat klien kami dan suaminya, tapi kebaikan untuk para pihak. Dalam hal ini juga Ibu E tentu punya kesempatan yang baik untuk mencari solusi terbaik,” pungkas Basuki.
Kasus ini bukan sekadar tentang nominal rupiah atau perseteruan antara mantan majikan dan pekerjanya. Lebih dari itu, perkara ini menjadi ujian nyata bagi penegakan hak kemanusiaan paling mendasar: hak atas rasa aman, hak atas identitas diri, dan pemulihan trauma seorang warga negara.
Agenda mediasi pada akhir Juli nanti akan menjadi pembuktian, apakah keadilan dapat dicapai melalui jalan damai yang elegan, ataukah kasus ini harus bergulir menjadi preseden hukum yang lebih keras. Keputusan kini berada di tangan nurani dan itikad baik kedua belah pihak di hadapan meja hijau.
)***Djunod / Foto Ist.
