Jakarta ! DelapanPlus.com –
Sektor perumahsakitan swasta di Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang kian krusial. Memangku hampir 65 persen dari total fasilitas rujukan nasional, rumah sakit swasta memegang peranan vital dalam menyangga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, di tengah terpaan inflasi medis, sengkarut arus kas (cash flow), dan beban regulasi yang dinamis, ketahanan operasional mereka kini benar-benar diuji.
Menjawab tantangan mendesak tersebut, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) resmi menggelar Seminar Nasional XIII dan Health Care Expo XI di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).
Mengusung tema “Rumah Sakit di Tengah Badai: Tantangan Regulasi, Ketahanan Jaminan Kesehatan Nasional hingga Ketanggapan Digital”, forum strategis ini mempertemukan para pengelola fasilitas kesehatan, praktisi medis, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan arah baru ketahanan kesehatan nasional.
Realitas Sektor Swasta: Penyangga Utama yang Terhimpit Tarif
Data BPJS Kesehatan per 30 April 2026 mencatat bahwa 66,53% Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang melayani peserta JKN berasal dari sektor swasta. Angka ini menegaskan fakta empiris bahwa masa depan JKN dan keberlanjutan rumah sakit swasta adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Sayangnya, kontribusi besar ini harus dibayar mahal dengan beban finansial yang tidak seimbang. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah yang disokong anggaran APBN/APBD, rumah sakit swasta berdiri murni atas kemandirian modal.
Kendati memiliki struktur biaya operasional yang jauh berbeda, tarif klaim JKN yang diterima rumah sakit swasta setara dengan fasilitas milik pemerintah—ditambah fakta ironis bahwa sudah hampir tiga tahun tidak ada penyesuaian tarif klaim JKN yang rasional.
Tekanan kian terasa saat rumah sakit swasta dihadapkan pada penataan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta tingginya angka pending claim.
“Setiap bulan, rata-rata masih ada klaim pending sekitar 20%. Kami terus melakukan perbaikan administrasi agar angka ini terminimalisir. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa pending claim ini mengganggu cash flow secara signifikan,” ungkap Ketua Umum ARSSI dalam forum tersebut.
Guna menjaga napas operasional dan kepastian layanan pasien, kolaborasi dengan lembaga pendanaan dan perbankan kini terpaksa menjadi langkah darurat demi menambal arus kas yang tersendat.
Integrasi Digital dan Respons Strategis ARSSI
Ketua Umum ARSSI, Dr. drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH., menegaskan bahwa momentum Seminar Nasional ini dirancang untuk mendorong respons aktif dari seluruh pengelola fasilitas kesehatan, bukan sekadar bersikap defensif.
“Rumah sakit tidak boleh sekadar bertahan di tengah gelombang perubahan. Kita harus tanggap, adaptif, dan mampu memanfaatkan transformasi digital untuk memperkuat mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegas Dr. drg. Iing Ichsan Hanafi.
Sebagai solusi internal, ARSSI mendorong adopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi proses klinis untuk memangkas birokrasi, menekan biaya operasional, serta meningkatkan keselamatan pasien melalui penerapkan clinical pathway yang presisi.
Lima Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan BPJS Kesehatan
Demi menyelamatkan ekosistem kesehatan nasional dari ancaman kelumpuhan operasional, ARSSI merumuskan lima poin rekomendasi strategis bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan:
Percepatan Regulasi Transisi: Mempercepat penerbitan regulasi turunan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 dan membentuk Satuan Tugas Transisi Nasional.
Transparansi Sistem Klaim: Menyusun mekanisme penyelesaian pending claim yang seragam, terbuka, dan terukur.
Penyesuaian Tarif Berbasis Biaya Riil: Melakukan evaluasi berkala terhadap tarif JKN berdasarkan real cost operasional pelayanan.
Skema Skema Pembayaran Baru: Menerapkan model value-based payment secara bertahap pada jenis layanan kesehatan prioritas.
Kemitraan Lintas Ekosistem: Membangun kolaborasi erat dengan sektor perbankan, industri teknologi, dan manufaktur medis untuk mendukung pendanaan serta percepatan transformasi digital.
Badai disrupsi dan hempasan regulasi kesehatan tidak hadir untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji keteguhan serta menggembleng kualitas pelayanan bangsa.
Rumah sakit tidak akan pernah mampu memberikan layanan prima jika keuangannya sekarat; BPJS Kesehatan tidak akan berjalan optimal tanpa tata kelola yang tangguh; dan negara tidak akan pernah mencapai Kesejahteraan Sejati jika pilar pelayanannya rapuh.
Sebab pada hakikatnya, ketika rumah sakit sehat, BPJS sehat, dan regulator sehat, barulah seluruh rakyat Indonesia dapat menggenggam hak atas kesehatan yang seutuhnya.
Acara turut dihadiri oleh Dr.drg.Iing Ichsan Hanafi, MARS, MH selalu Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Dr Azhar Jaya, SH, SKM, MARS, selaku Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Cellica Nurrachadiana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Komisi 9, dr Trihesti Widiastuti, SpM, MPH (Sekjen PERSI mewakili Ketua Umum PERSI), para anggota ARSSI, dan tamu undangan lainnya.
)**Djunod / Tjoek / Foto ist
